Minggu, 01 April 2018

REKLAME BERNUANSA KAMPANYE BERTEBARAN, PANWASLU SLEMAN SAMBANGI DINAS PERIZINAN





Meskipun Kabupaten Sleman tidak ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) Serentak Tahun 2018, namun nuansa kampanye Pemilu Serentak 2019 sudah mulai terasa. Hal ini terlihat dari makin banyaknya papan reklame yang berisi atau memuat gambar - gambar tokoh politik dan lambang - lambang partai politik. Menurut M. Abdul Karim Mustofa, selaku Anggota dan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Sleman, reklame - reklame yang bernuansa kampanye perlu ditertibkan mengingat saat ini belum memasuki masa kampanye untuk Pemilu 2019. Apalagi jika reklame - reklame tersebut dipasang tanpa mengantongi izin dari dinas terkait.

Untuk itu, pada tanggal 27 Maret 2019, M. Abdul Karim Mustofa dan Vici Herawati selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman, melakukan audiensi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman. Dalam audiensi ini, ada dua hal utama yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten Sleman kepada Dinas PMPPT Kabupaten Sleman. Pertama adalah sosialisasi tentang Netralitas ASN yang harus dijaga selama Tahapan Pemilu 2019, dan kedua adalah tentang status perizinan dari reklame - reklame yang bernuansa kampanye. Dinas PMPPT Kabupaten Sleman mengatakan bahwa tentang reklame secara umum sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Izin Reklame dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame.

Secara khusus, terkait dengan reklame - reklame yang bernuansa kampanye, Dinas PMPPT Kabupaten Sleman menyampaikan bahwa perlu ada penyamaan persepsi dan koordinasi lebih lanjut antara Dinas PMPPT Sleman dan Panwaslu Kabupaten Sleman jika nantinya harus dilakukan penertiban. Ditambahkan juga oleh Vici Herawati, bahwa penertiban reklame yang bernuansa kampanye harus memiliki legal standing yang jelas. Diperlukan PKPU dan Perbawaslu yang baru untuk menyamakan persepsi dan mengidentifikasi hal - hal mana saja yang dianggap sebagai pelanggaran dalam kampanye. Termasuk juga di dalamnya adalah reklame - reklame yang bergambar tokoh - tokoh politik dan lambang - lambang partai politik. Mengacu kepada Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kampanye di luar jadwal merupakan tindak pidana. 


Berita dan Foto : Lukman

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PANWASLU SLEMAN TEMUKAN RIBUAN DPS BERMASALAH

Panitia Pengawas Pemilihan Umum ( Panwaslu ) Kabupaten Sleman menemukan ribuan Data Pemilih Sementara ( DPS ) Pemilu 2019 yang bermas...