Kamis, 08 Maret 2018

MENYAMAKAN PERSEPSI ASN, PANWASLU SLEMAN KUNJUNGI INSPEKTORAT






Dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) Paragraf 12 Pasal 87 Ayat 4c tercantum bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Demikian juga dalam Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Netralitas ASN dalam Pilkada maupun Pemilu mutlak diperlukan untuk menjaga integritas dan stabilitas dari sistem pemerintahan. Untuk itu, Panwaslu Kabupaten Sleman pada tanggal 13 Februari 2018 melakukan audiensi dengan Inspektorat Kabupaten Sleman. Audiensi dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi tentang pengertian dari ASN karena sejauh ini masih terdapat pemahaman bahwa yang disebut ASN adalah yang hanya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) saja. Sementara di sisi lain masih banyak tenaga honorer atau PPPK yang meskipun belum atau tidak berstatus sebagai PNS, namun juga bekerja di pemerintahan. Penyamaan persepsi ini juga diperlukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman ketika Panwaslu Kabupaten Sleman melakukan himbauan dan tindakan ketika terjadi pelanggaran.


Berita dan Foto : Lukman

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PANWASLU SLEMAN TEMUKAN RIBUAN DPS BERMASALAH

Panitia Pengawas Pemilihan Umum ( Panwaslu ) Kabupaten Sleman menemukan ribuan Data Pemilih Sementara ( DPS ) Pemilu 2019 yang bermas...