Jumat, 25 Mei 2018

JAGA KESUCIAN BULAN RAMADHAN,PANWASLU SLEMAN HIMBAU MASJID TIDAK DIJADIKAN AJANG KAMPANYE





Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Kabupaten Sleman tidak turut serta dalam Pilkada Serentak Tahun 2018. Oleh sebab itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa kampanye baru dapat dilaksanakan tiga hari setelah diumumkannya Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten / Kota, serta Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden pada bulan September 2018.

Berkaitan dengan memasuki bulan Ramadhan kali ini dan belum masuknya masa kampanye, sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum maka Panwaslu Kabupaten Sleman memiliki wewenang melaksanakan tugas pencegahan dan penindakan di wilayah kerjanya untuk menghimbau kepada pengurus tempat - tempat ibadah, khususnya masjid, di wilayah Kabupaten Sleman agar tempat ibadah tidak digunakan sebagai ajang untuk melakukan kampanye sesuai dengan yang tertera dalam Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat ( 1 ).

Sehubungan dengan larangan kampanye di masjid ini, lebih ditegaskan lagi bahwa larangan kampanye di masjid meliputi kegiatan rohani yang berbentuk Khutbah Jum'at, pengajian, majelis taklim, kultum yang mengandung unsur kampanye. Selain itu juga pemasangan Alat Peraga Kampanye ( APK ) di lingkungan masjid / tempat ibadah berupa baliho, spanduk, rontek, poster, selebaran, dan sejenisnya yang menampilkan logo, nomor urut, dan citra diri Partai Politik atau perorangan dalam pencalonan DPD. Sesuai Pasal 521 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran terhadap hal ini diancam dengan pidana penjara paling lama 2 ( dua ) tahun dan denda paling banyak Rp. 24. 000. 000, 00 ( Dua Puluh Empat Juta Rupiah ).

Berita :
Lukman
 
Ilustrasi Foto :
Courtesy singgahkemasjid.blogspot.co.id


Minggu, 20 Mei 2018

TERKAIT APK,PANWASLU SLEMAN PERINGATKAN TUJUH PARPOL YANG MEMBANDEL





Tanggal 18 Mei 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman melayangkan Surat Peringatan 1 ( SP - 1 ) kepada tujuh Partai Politik di Kabupaten Sleman terkait dengan Alat Peraga Kampanye ( APK ) yang dipasang sebelum masa kampanye. Ketujuh Partai Politik tersebut adalah PDIP, PAN, Demokrat, NasDem, Gerindra, Bulan Bintang, dan PKS.

Menurut keterangan dari Ibnu Darpito, Ketua Panwaslu Kabupaten Sleman, sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, kampanye baru dapat dilaksanakan tiga hari setelah penetapan calon presiden dan calon wakil presiden serta Daftar Calon Tetap ( DCT ) Anggota Legislatif pada bulan September 2018. APK yang dipasangpun secara terbuka telah memuat logo partai, nomor urut partai, dan daerah pemilihan.

SP - 1 dilayangkan kepada tujuh Parpol tersebut dalam rangka meminta kepada pihak Parpol secara sukarela untuk mencopot sendiri APK yang telah jelas secara terang - terangan dipasang di sejumlah titik. Apabila SP - 1 ini tidak dihiraukan oleh Parpol yang terkait, maka Panwaslu Kabupaten Sleman akan melayangkan SP - 2 sebagai upaya persuasif. Namun jika SP - 2 tetap tidak dihiraukan dan diindahkan, maka Panwaslu Kabupaten Sleman akan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman untuk mencopot APK secara paksa.


Foto Ilustrasi dan Berita : Lukman

Senin, 14 Mei 2018

SOSIALISASI PEMILU BERSAMA BAKESBANGPOL TUNTAS DI 17 KECAMATAN





Rangkaian kegiatan Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman di 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman telah dilaksanakan dengan tuntas. Secara berurutan, kegiatan Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 dilaksanakan pertama kali di Kecamatan Mlati pada tanggal 10 April 2018 dan berakhir di Kecamatan Berbah pada tanggal 14 Mei 2018. 

Dalam kegiatan Sosialisasi Pemilu Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Sleman tersebut, Panwaslu Kabupaten Sleman turut berperan aktif dengan menjadi salah - satu narasumber. Kepada para peserta di setiap kegiatan sosialisasi, Panwaslu Kabupaten Sleman memaparkan proses Tahapan Pemilu dari sisi pengawasannya. Bahwa untuk menghasikan Pemilu yang berintegritas, diperlukan pula Penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan Panwaslu Kabupaten Sleman termasuk di dalamnya. 

Panwaslu Kabupaten Sleman bertugas mengawasi jalannya proses Tahapan Pemilu agar tetap berjalan sesuai dengan Peraturan dan Undang - Undang yang mengatur tentang Pemilu. Pengawasan terhadap proses Tahapan Pemilu dapat berjalan dengan lebih baik lagi jika masyarakat juga turut berpartisipasi. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses Tahapan Pemilu dapat diwujudkan dengan menjadi relawan pengawasan partisipatif. 


Berita dan Foto : Lukman

Minggu, 06 Mei 2018

17 PANWASCAM SEKABUPATEN SLEMAN MENGGELAR SOSIALISASI PENGAWASAN COKLIT DAN TATAP MUKA DENGAN ORMAS SECARA SIMULTAN




Sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018, 17 Panwaslu Kecamatan se - Kabupaten Sleman secara simultan menggelar Sosialisasi Pengawasan Coklit ( Mutarlih ) dan Sosialisasi Tatap Muka Dengan Ormas di wilayah kerjanya masing - masing. Sosialiasi Pengawasan Coklit ( Mutarlih / Pemutakhiran Data Pemilih ) digelar sesuai dengan proses tahapan Pemilu 2019 yang telah sampai pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih oleh KPU. Sedangkan Sosialisasi Tatap Muka Dengan Ormas digelar dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi ormas di tingkat kecamatan untuk turut mengawasi dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2019.

Dalam Sosialisasi Pengawasan Coklit atau Mutarlih, Panwaslu Kecamatan se - Kabupaten Sleman mengundang pihak - pihak terkait seperti Camat, Komandan Rayon Militer ( Danramil ), Kapolsek, PPK, PPS, Panwaslu Desa, stake holder tingkat desa dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ( Pantarlih ). Sosialisasi Pengawasan Coklit diadakan untuk memberikan kesamaan pemahaman kepada para peserta sosialisasi tentang bagaimana seharusnya Tahapan Coklit dilakukan, sesuai dengan yang tercantum dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018. Para peserta sosialisasi juga dapat mengetahui hal - hal apa saja yang harus dilakukan oleh seorang Pantarlih ketika melakukan coklit sehingga ketika menemukan pelanggaran, para peserta sosialisasi dapat segera melaporkannya ke pihak - pihak terkait. 

Sementara dalam Sosialisasi Tatap Muka Dengan Ormas, Panwaslu Kecamatan mengundang stake holder tingkat kecamatan, stake holder tingkat desa, dan para pimpinan atau ketua Ormas yang ada di wilayah kecamatan. Sosialisasi ini diadakan dalam rangka memberikan pemahaman yang tepat dan benar tentang proses tahapan Pemilu 2019 kepada para perwakilan Ormas yang diundang dan nantinya diharapkan informasi yang telah didapatkan ketika mengikuti sosialisasi dapat diteruskan kepada para anggotanya. Sosialisasi Tatap Muka Dengan Ormas juga diadakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi Ormas di wilayah kecamatan untuk menyukseskan Pemilu 2019 dengan cara menjadi relawan pengawasan partisipatif. 


Berita   : Lukman
Foto     : Panwaslu Kecamatan Tempel

Jumat, 20 April 2018

PANWASLU SLEMAN CANANGKAN GACO ( GERAKAN AWASI COKLIT )






Secara simbolis dengan membulatkan jari - jari tangan di depan mata menyerupai teropong, Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman mencanangkan Gerakan Awasi Coklit atau Gaco pada penutupan kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu di Kabupaten Sleman yang diadakan di Hotel Sahid Rich Jogja pada tanggal 12 - 13 April 2018. 

Seiring dengan Tahapan Pencocokan dan Penelitian ( Coklit ) atau Pemutakhiran Data Pemilih ( Mutarlih ) Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Sleman pada tanggal 17 April - 17 Mei 2018, Panwaslu Kabupaten Sleman meminta kepada Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Desa se - Kabupaten Sleman untuk mengawasi dan mengawal  proses Coklit atau Mutarlih. 

Pengawasan dan pengawalan dilakukan guna memastikan Petugas Pantarlih telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Diantara prosedur tersebut adalah bahwa dalam melakukan Coklit / Mutarlih, seorang Petugas Pantarlih harus mendatangi rumah satu per satu dan kemudian menempelkan stiker sebagai tanda bukti bawa rumah yang didatangi telah melalui tahapan Coklit.

Tahapan Coklit atau Mutarlih yang dilaksanakan oleh KPU Sleman bertujuan untuk menyesuaikan DP4 ( Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan ) yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Daftar Pemilih Tetap terakhir diadakannya Pilkada / Pemilu. Hal ini bertujuan untuk memutakhirkan data pemilih sesuai dengan kondisi jumlah terkini penduduk di suatu tempat yang telah memiliki hak pilih.


Berita dan Foto : Lukman

Minggu, 15 April 2018

BELUM MEMASUKI MASA KAMPANYE, PANWASLU SLEMAN MINTA PARTAI DEMOKRAT COPOT ALAT PERAGA KAMPANYE




Senin tanggal 9 April 2018, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman melaksanakan pengawasan terhadap acara Panen Raya Padi yang diadakan oleh DPD Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka kegiatan SBY Tour De Jogja yang berlokasi di Dusun Bantarejo, Desa Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Acara Panen Raya Padi ini dihadiri oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, Edhi Baskoro Yudhoyono, Syarif Hasan ( DPP Partai Demokrat ), Roy Suryo ( Anggota DPR RI Partai Demokrat ), Pengurus DPC Partai Demokrat Kab / Kota se - DIY, Bupati Sleman, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, jajaran Muspika Ngaglik, Kepala Desa Donoharjo, dan tokoh - tokoh masyarakat Desa Donoharjo.

Dalam acara Panen Raya Padi Partai Demokrat tersebut, Panwaslu Kabupaten Sleman menemukan Alat Peraga Kampanye ( APK ) berupa baliho dan spanduk yang memuat logo dan nomor urut partai yang dipasang di tepi jalan umum. Sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Nomor 216 Tahun 2018, bahwa masa kampanye baru dimulai tiga hari sejak ditetapkannya Daftar Calon Tetap  ( DCT ) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kab / Kota, Presiden dan Wakil Presiden. Sementara Kabupaten Sleman tidak mengikuti Pilkada Serentak 2018 dan DCT Anggota Legistalif, Presiden dan Wakil Presiden belumlah ditetapkan. Pemasangan bendera partaipun hanya diperbolehkan di lokasi diadakannya acara dengan syarat acara yang diadakan adalah acara sosialisasi dan pendidikan politik untuk kalangan internal partai.

Namun, pada kenyataannya acara Panen Raya Padi Partai Demokrat di Desa Donoharjo ini tidak hanya dihadiri oleh kalangan internal partai saja, tetapi juga dihadiri oleh ASN dan masyarakat luas. Untuk itu, Panwaslu Kabupaten Sleman meminta kepada panitia penyelenggara Panen Raya Padi dalam rangka kegiatan SBY Tour De Jogja untuk mencopot baliho dan spanduk dengan gambar logo dan nomor urut partai yang dipasang di tepi jalan umum. M. Abdul Karim Mustofa selaku Anggota dan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Kabupaten Sleman mengatakan bahwa pemasangan spanduk dan baliho dengan gambar logo dan nomor urut partai yang dipasang di tepi jalan umum tidak sesuai dengan SE KPU Nomor 216 Tahun 2018. Apalagi Kabupaten Sleman juga belum memasuki masa kampanye.

Berita dan Foto : Lukman

Senin, 09 April 2018

DALAM SEHARI, 17 PANWASLU KECAMATAN SEKABUPATEN SLEMAN LANTIK 86 PANWASLU DESA




Sabtu tanggal 7 April 2018, secara simultan 17 Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan se - Kabupaten Sleman melantik 86 Panitia Pengawas Pemilu Desa. Menurut Vici Herawati selaku Anggota dan Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Kabupaten Sleman, sesuai dengan Pedoman Pembentukan Panwaslu Kelurahan / Desa yang diterbitkan oleh Bawaslu Republik Indonesia Tahun 2018, 86 Panwaslu Desa yang dilantik adalah mereka yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan tes wawancara. Selain itu, Panwaslu Desa yang dilantik juga harus menyertakan surat keterangan sehat rohani dan bebas Napza dari instansi yang berwenang. 

Pada saat menyampaikan sambutannya dalam Pelantikan Panwaslu Desa se - Kecamatan Prambanan di Pendopo Candi Banyunibo, Vici Herawati menjelaskan bahwa tugas seorang Panwaslu Desa pada Pemilu Serentak Tahun 2019 nanti tidaklah mudah karena Panwaslu Desa merupakan ujung tombak pengawasan pelaksanaan Pemilu dan paling dekat dengan masyarakat, sehingga Panwaslu Desa juga harus tahan dari segala macam tekanan dan intimidasi ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

Di tempat lain, Ibnu Darpito selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Sleman dalam sambutannya dalam Pelantikan Panwaslu Desa se - Kecamatan Pakem di Boyong Resto menerangkan bahwa seorang Panwaslu Desa harus memahami tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanah Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu agar ketika bekerja nanti tidak menimbulkan konflik dan gejolak dalam masyarakat. 

Hal senada juga disampaikan oleh Abdul Karim Mustofa, Anggota Panwaslu Kabupaten Sleman, dalam sambutannya di Pelantikan Panwaslu Desa se - Kecamatan Seyegan yang bertempat di Rumah Makan Genduk Wulan. Abdul Karim Mustofa mengatakan bahwa Panwaslu Desa merupakan ujung tombak pengawasan dan dalam bekerja harus memahami tugas dan wewenangnya sehingga tidak melampaui tupoksinya sebagai seorang Panwaslu Desa. Mewakili Panwaslu Kabupaten Sleman, Abdul Karim Mustofa juga menyampaikan selamat telah dilantik menjadi Panwaslu Desa dan mengucapkan selamat datang di keluarga besar Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman. 

Berita dan Foto : Lukman

JAGA KESUCIAN BULAN RAMADHAN,PANWASLU SLEMAN HIMBAU MASJID TIDAK DIJADIKAN AJANG KAMPANYE

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa Kabupaten Sleman tidak turut serta dalam Pilkada Serentak Tahun 2018. Oleh sebab itu, sesu...